Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Ketimpangan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) tak hanya soal angka, tetapi menyangkut akses nyata yang belum merata hingga ke pelosok. Banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mendorong agar kebijakan anggaran pendidikan diarahkan secara lebih tajam dan menyentuh kebutuhan paling dasar di lapangan.

Menurut Fuad, alokasi anggaran pendidikan yang selama ini dianggap cukup secara persentase, nyatanya belum menjangkau kebutuhan nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya pergeseran fokus anggaran ke wilayah yang selama ini tertinggal dalam hal infrastruktur dan fasilitas belajar mengajar.

“Kita tidak bisa hanya puas karena sudah memenuhi syarat 20 persen anggaran pendidikan. Yang lebih penting adalah ke mana anggaran itu diarahkan. Sekolah di daerah terpencil masih banyak yang kekurangan fasilitas,” tegasnya saat ditemui di Samarinda, Kamis (25/4/2025).

Dukungan pun diberikan Fuad terhadap usulan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang mendorong peningkatan anggaran pendidikan. Bagi Fuad, inisiatif tersebut sangat tepat untuk mengatasi kesenjangan yang selama ini nyaris tidak tersentuh oleh program-program utama pemerintah daerah.

Ia juga menambahkan bahwa dengan posisi Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia, sangat logis jika alokasi pendidikan turut ditingkatkan secara progresif, khususnya untuk kepentingan pembangunan manusia.

“APBD kita besar, tapi manfaatnya belum semua dirasakan. Pendidikan itu investasi jangka panjang. Kalau infrastrukturnya tidak dibenahi dari sekarang, kita akan terus tertinggal,” katanya.

Lebih dari itu, Fuad berharap langkah peningkatan anggaran ini bisa mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan sebagai kunci pembangunan. Ia mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal program, agar dana yang digelontorkan betul-betul memberikan dampak signifikan.

“Kita harus pastikan anak-anak di pedalaman punya kesempatan yang sama dengan mereka yang di kota. Pendidikan adalah hak semua, bukan hanya untuk yang tinggal di pusat kota,” pungkasnya. (ADV)